Rumah dan KPR

Pada tanggal 6 September 2006 saya membeli rumah di Perumahan Duta Bumi-Kota Harapan Indah, Bekasi Barat, dengan pengembang PT Hasana Damai Putera (HDP) melalui pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) Bank Niaga Falatehan, Jakarta (jual beli dan akad kredit di Bank Niaga Gajahmada, Jakarta). Atas pembelian itu, saya harus menyetor uang jaminan sertifikat kepada pengembang sebesar 5 persen kali plafon kredit dari Bank Niaga.Penjelasan kasir pengembang, uang dapat ditarik kembali apabila sertifikat telah selesai dalam jangka waktu 12 bulan (selesai sekitar bulan September 2007). Namun, ternyata mengambil uang jaminan tersebut tidak mudah karena penyelesaian sertifikat molor waktunya, yang disebabkan adanya kelalaian administratif petugas pengurusan sertifikat. Sampai satu tahun berkas balik nama belum tersentuh/tersimpan.

Penjelasan tentang pengurusan sertifikat itu sesuai keterangan lisan Legal Officer PT HDP Okky ketika pada tanggal 12 September 2007 saya bertemu dengan yang bersangkutan di kantornya. Tidak ada batas maksimum sampai kapan uang tersebut dapat dicairkan karena tidak ada ketentuan tertulis yang disampaikan kepada saya selaku pembeli, tetapi yang pasti pada bulan November 2007 kopi sertifikat telah saya terima dari Bank Niaga. Namun, uang jaminan tersebut tetap belum bisa saya tarik.

Upaya saya untuk mengonfirmasikan perihal uang yang adalah hak saya dengan cara tertulis kepada pengembang PT HDP melalui surat tertanggal 15 Januari 2008, yang diterima oleh Saudari Mira Miranti, sampai saat ini tidak memperoleh tanggapan kecuali penjelasan bahwa surat diserahkan kepada bagian legal.

Akibatnya, saya tetap harus menanggung beban bunga kepada Bank Niaga dengan perhitungan plafon sebesar 100 persen, padahal penyaluran kredit baru 95 persen dari plafon karena 5 persen merupakan uang saya yang ditahan oleh pengembang

.
Tranggana Nadir Duta Bumi 3 Blok O/15, Medan Satria, Bekasi

Dikutip dari Harian Kompas Kamis, 6 Maret 2008