Rumah dan KPR

Sejak tahun 1987 kami sekeluarga sudah tinggal di Perumahan Persada Sayang, Kelurahan Rawabuaya, Jakarta Barat. Fasilitas lingkungan saat itu boleh dikatakan masih sangat minim. Maklum karena perumahan tersebut sebagian besar awalnya terdiri dari rumah-rumah dengan fasilitas KPR BTN dengan pengembang PT Total Bangun Persada Tbk, termasuk rumah kami. Sebagai pemilik, kami mempunyai kewajiban setiap tahun membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang resmi mulai dibayarkan sejak tahun 1995, yaitu setelah angsuran KPR lunas dan sertifikat kami terima.

Pengalaman kami PBB setiap tahun naik teratur mulai dari Rp 66.160 tahun 1995, hingga mencapai Rp 195.840 tahun 2007, dan PBB tahun 2008 yang baru diterima menunjukkan nilai Rp 224.880. Ironisnya, selama lebih dari 20 tahun menetap dengan PBB yang teratur naik dan teratur dibayar ternyata kualitas dan fasilitas lingkungan justru mundur dan nyaris hancur.

Tahun 1997 banjir mulai masuk ke perumahan kami dengan ketinggian tipis dan hanya di jalan saja. Tahun 2002 banjir semakin tinggi mencapai sekitar 30 sentimeter, tetapi masih di jalan. Bulan Februari 2007 banjir langsung masuk rumah setinggi lutut orang dewasa dan Februari 2008 terulang lagi hal yang sama. Bisa dibayangkan jika di dalam rumah tinggi air mencapai selutut, di jalan sudah sedada dan banjir bertahan antara empat sampai sembilan hari. Akibatnya, sudah tidak perlu diungkapkan lagi.

Pertanyaan yang timbul, ke mana larinya uang PBB yang kami bayarkan? Apa yang kami peroleh dengan membayar PBB, dan mungkin satu pertanyaan lagi, apakah masih perlu membayar PBB? Apakah tidak lebih baik kami menggunakan dananya untuk memperbaiki rumah? Kepada pihak yang berwenang, baik di Pemprov DKI Jakarta maupun pemerintah pusat, kiranya dapat memberikan jawaban yang jujur, arif, dan adil

. CORNELIA WENAS Jalan Wibisana II/17 Persada Sayang, Jakarta Barat

Sumber : Kompas Senin 31 Maret 2008